Wawancara Eksekutif- Jum’at, 24 Juli 2026: 05;34, dengan Prof. Dr. H. A. Rusdiana, MM. Guru Besar Manajemen Pendidikan; Pegiat Komunitas Pena Berkarya Bersama di Kompasiana. Admin, Proposal Pendirian UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peraih Nominasi Penulis Opini terproduktitf di Koran Harian Umum Kabar Priangan (15/5/2025). Dewan Pembina PERMAPEDIS Jawa Barat; Dewan Pakar Perkumpulan Wagi Galuh Puseur. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Mishbah Cipadung Bandung dan Yayasan Pengembangan Swadaya Mayarakat Tresna Bhakti Cinyasag Panawangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
“Begal bukan sekadar kriminalitas, tetapi cermin melemahnya pendidikan karakter, kontrol sosial, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.”
Meningkatnya aksi begal di berbagai wilayah Jawa Barat telah berkembang menjadi persoalan multidimensional. Kejahatan jalanan tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta masyarakat, tetapi juga menurunkan rasa aman, mengganggu aktivitas ekonomi, serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap stabilitas daerah. Karena itu, persoalan begal tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai indikator melemahnya ketahanan sosial, pendidikan karakter, dan kontrol masyarakat.
Secara akademik, Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi, 1969), Teori Disorganisasi Sosial (Shaw & McKay), serta Teori Ekologi Sosial (Bronfenbrenner) menjelaskan bahwa kriminalitas meningkat ketika keluarga, sekolah, lingkungan, dan komunitas gagal menjalankan fungsi pembinaan secara terpadu. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara tujuan pendidikan membentuk manusia berkarakter dengan realitas meningkatnya perilaku menyimpang di masyarakat.
Melalui pendekatan MIC-T Met (Meaningful, Integrative, Collaborative, Transformative Method), tulisan ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan Media Bedanews mengenai pelajaran pendidikan, strategi penanggulangan, serta pesan moral bagi seluruh pemangku kepentingan. Mari kita elaborasi satu-persatu:
Pertama: Dalam konteks Manajemen Pendidikan, nilai pelajaran apa yang dapat digali dari meningkatnya kriminalitas? Kasus begal menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui prestasi akademik, tetapi juga kemampuan membentuk karakter, empati, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Manajemen pendidikan perlu memandang keamanan sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan karakter.
Sekolah harus memperkuat pendidikan nilai melalui pembelajaran, keteladanan guru, budaya sekolah, serta kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak boleh berhenti pada teori, tetapi diwujudkan dalam pembiasaan kejujuran, kepedulian, pengendalian diri, literasi digital, penyelesaian konflik secara damai, serta penguatan kecakapan hidup.
Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia berakhlak mulia (insān kāmil). Firman Allah SWT, “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa…” (QS. Al-Mā’idah: 2) menegaskan pentingnya membangun budaya saling menjaga keamanan. Pendidikan yang berhasil akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menjadi penjaga ketenteraman masyarakat.
Kedua: Langkah strategis apa yang dapat menekan meningkatnya kejahatan di masyarakat? Penanggulangan begal memerlukan strategi yang seimbang antara pendekatan represif dan preventif. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan bersamaan dengan penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta revitalisasi kontrol sosial masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi, memperluas CCTV, penerangan jalan, patroli terpadu, dan pengawasan wilayah rawan. Di sisi lain, sekolah dan perguruan tinggi perlu mengembangkan pendidikan karakter, literasi digital, pendidikan antikekerasan, serta pembinaan kepemimpinan generasi muda.
Keluarga harus menjadi benteng pertama pembentukan moral, sedangkan masyarakat perlu menghidupkan kembali budaya gotong royong, ronda, kepedulian sosial, dan pelaporan dini terhadap potensi kriminalitas. Strategi ini sejalan dengan konsep Collaborative Governance, yaitu penyelesaian masalah publik melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dunia pendidikan, tokoh agama, dunia usaha, media, dan masyarakat. Pencegahan selalu lebih murah daripada penanggulangan, sehingga investasi terbesar sesungguhnya adalah membangun manusia yang berkarakter.
Ketiga: Pesan moral bagi pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan warga? Bagi pemerintah, keamanan harus menjadi prioritas pembangunan karena rasa aman merupakan hak dasar masyarakat. Kebijakan publik perlu berpihak pada penguatan pendidikan, kesejahteraan, lapangan kerja, serta pemberdayaan generasi muda.
Bagi aparat penegak hukum, profesionalisme, keadilan, dan ketegasan merupakan modal utama membangun kepercayaan publik. Penindakan harus memberi efek jera sekaligus menghormati prinsip hak asasi manusia. Bagi lembaga pendidikan, sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, tetapi pusat pembentukan karakter dan budaya damai. Guru menjadi teladan utama dalam menanamkan integritas, empati, serta tanggung jawab sosial. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, dakwah, pembinaan moral, serta penguatan ukhuwah harus terus dikembangkan agar masyarakat memiliki daya tahan terhadap berbagai pengaruh negatif.
Adapun bagi masyarakat, keamanan bukan hanya tugas polisi, melainkan tanggung jawab bersama. Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Semangat saling menjaga, peduli, dan bekerja sama akan menjadi benteng terkuat melawan kriminalitas.
Fenomena begal di Jawa Barat mengajarkan bahwa keamanan lahir dari sinergi pendidikan, keluarga, masyarakat, dan penegakan hukum. Pendidikan karakter harus menjadi fondasi utama, sementara hukum hadir sebagai penjaga keadilan. Pemerintah, aparat, sekolah, tokoh agama, media, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu visi membangun budaya aman, peduli, dan bermartabat. Ketika ilmu melahirkan akhlak, keluarga menanamkan nilai, masyarakat menguatkan kontrol sosial, dan hukum ditegakkan secara adil, maka kriminalitas dapat ditekan. Mewujudkan Jawa Barat yang aman bukan hanya tugas negara, tetapi amanah kolektif seluruh warga bangsa. Wallahu A’lam.