Pancasila di Sekolah: Seremoni Tahunan atau Budaya Kehidupan?

Wawancara Eksekutif- Seputar Harlah Pancasila; Senin, 1 Juni  2026: 08;16, dengan Prof. Dr. H. A. Rusdiana, MM. Guru Besar Manajemen Pendidikan; Pegiat Komunitas Pena Berkarya Bersama di Kompasiana. Admin, Proposal Pendirian UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peraih Nominasi Penulis Opini terproduktitf di Koran Harian Umum Kabar Priangan (15/5/2025). Dewan Pembina PERMAPEDIS Jawa Barat; Dewan Pakar Perkumpulan Wagi Galuh Puseur. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Mishbah Cipadung Bandung dan Yayasan Pengembangan Swadaya Mayarakat Tresna Bhakti Cinyasag Panawangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

 

“Hari Lahir Pancasila bukan sekadar upacara. Bagaimana sekolah mengubah nilai Pancasila menjadi budaya, kepemimpinan, dan karakter lulusan?”

 

Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni selalu menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktik pendidikan, masih sering dijumpai bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berhenti pada kegiatan seremonial seperti upacara, lomba, atau pemasangan slogan di lingkungan sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah.

Secara teoretis, pendidikan karakter menurut Thomas Lickona menekankan pentingnya integrasi antara moral knowing, moral feeling, dan moral action. Sementara itu, teori budaya organisasi Edgar Schein menjelaskan bahwa nilai akan menjadi budaya apabila terinternalisasi dalam sistem, kebijakan, dan perilaku organisasi. Dalam konteks Indonesia, Profil Pelajar Pancasila menjadi kerangka strategis untuk menguatkan karakter peserta didik yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealitas kebijakan dan implementasi di lapangan. Tulisan ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan penting terkait Hari Lahir Pancasila dalam perspektif manajemen pendidikan: integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan sekolah, strategi penguatan gotong royong dan musyawarah, serta indikator keberhasilan internalisasi nilai Pancasila pada karakter lulusan.

Pertama: Bagaimana Nilai-Nilai Pancasila Diintegrasikan ke dalam Perencanaan dan Kebijakan Sekolah agar Tidak Sekadar Seremoni?

Integrasi nilai Pancasila harus dimulai dari dokumen perencanaan sekolah, bukan hanya kegiatan peringatan tahunan. Nilai-nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam visi, misi, tujuan, program kerja, tata tertib, serta indikator keberhasilan sekolah. Dengan demikian, seluruh aktivitas pendidikan memiliki orientasi karakter yang jelas.

Dalam praktiknya, sekolah dapat mengintegrasikan nilai Pancasila melalui kurikulum, budaya sekolah, pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler. Misalnya, nilai gotong royong diwujudkan melalui proyek kolaboratif, nilai keadilan diterapkan dalam pelayanan pendidikan, sedangkan nilai musyawarah menjadi dasar pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep whole school approach, yaitu menjadikan seluruh komponen sekolah sebagai ruang pembelajaran karakter. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mempelajari Pancasila sebagai materi pelajaran, tetapi juga mengalami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kebijakan, budaya, dan perilaku warga sekolah berjalan selaras, Pancasila akan hidup sebagai budaya organisasi, bukan sekadar slogan atau seremoni tahunan.

Kedua: Strategi Apa yang Paling Efektif bagi Kepala Sekolah untuk Menumbuhkan Sikap Gotong Royong dan Musyawarah?

Kepala sekolah memegang peran sentral sebagai pemimpin budaya sekolah. Strategi yang paling efektif bukan melalui ceramah, melainkan melalui keteladanan dan penciptaan sistem yang mendukung kolaborasi. Guru dan siswa akan lebih mudah meniru perilaku dibandingkan sekadar mendengarkan nasihat.

Untuk menumbuhkan gotong royong, kepala sekolah dapat membangun komunitas belajar, tim kerja lintas bidang, serta program proyek kolaboratif yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Sementara itu, budaya musyawarah dapat dibangun melalui forum diskusi, rapat partisipatif, organisasi siswa, serta penyelesaian masalah berbasis dialog.

Dalam perspektif manajemen modern, strategi ini dikenal sebagai participative leadership atau kepemimpinan partisipatif. Model kepemimpinan tersebut mendorong setiap anggota organisasi merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Melalui pembiasaan yang konsisten, gotong royong dan musyawarah tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan menjadi kebiasaan sosial yang membentuk karakter warga sekolah sesuai semangat sila kedua dan sila keempat Pancasila.

Ketiga: Indikator Apa yang Dapat Digunakan untuk Mengukur Keberhasilan Internalisasi Nilai Pancasila pada Karakter Lulusan?

Keberhasilan internalisasi nilai Pancasila tidak cukup diukur melalui nilai akademik atau hasil ujian. Pengukuran harus mencakup aspek perilaku, sikap, dan keterampilan sosial peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang lebih komprehensif dan autentik.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat kepedulian sosial, kemampuan bekerja sama, sikap toleransi, kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, serta kemampuan menyelesaikan konflik melalui dialog. Indikator tersebut dapat diukur melalui observasi, portofolio, proyek sosial, jurnal refleksi, penilaian teman sebaya, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, keberhasilan pendidikan karakter tercermin ketika lulusan mampu menjadi warga negara yang baik (good citizen), anggota masyarakat yang peduli, dan individu yang berakhlak mulia. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan bukan hanya apa yang diketahui lulusan, tetapi juga bagaimana mereka berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan nyata.

Singkatnya, Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum transformasi pendidikan, bukan sekadar seremoni tahunan. Integrasi nilai Pancasila harus diwujudkan dalam perencanaan, kebijakan, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran sehari-hari. Kepala sekolah perlu mengembangkan kepemimpinan partisipatif yang menumbuhkan gotong royong dan musyawarah sebagai budaya organisasi. Sementara itu, keberhasilan internalisasi Pancasila perlu diukur melalui perubahan karakter dan perilaku lulusan, bukan hanya capaian akademik. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga generasi yang berkarakter Pancasila, mampu menjaga persatuan bangsa, serta berkontribusi bagi peradaban Indonesia yang bermartabat.

Wallahu A’lam bish Shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *