Wawancara Eksekutif dengan: Prof. Dr. H. A. Rusdiana, MM. Guru besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peraih Nominasi Penulis Opini terproduktitf di Koran Harian Umum Kabar Priangan (15/5/2025). Dewan Pembina PERMAPEDIS Jawa Barat; Dewan Pakar Perkumpulan Wagi Galuh Puseur. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Mishbah Cipadung Bandung dan Yayasan Pengembangan Swadaya Mayarakat Tresna Bhakti Cinyasag Panawangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
“Setiap 30 September, bangsa kembali diingatkan pada tragedi G30S PKI. Lalu, apa nilai politiknya, relevansi filmnya, dan pesan strategis bagi generasi? “
Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia merefleksikan tragedi G30S PKI yang menorehkan luka sejarah. Fenomena rutin penayangan film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI menjadi simbol peringatan kolektif. Secara teoretis, tragedi politik ini dapat dipahami melalui lensa teori konflik (Lewis Coser) yang menekankan bahwa pertarungan ideologi dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Namun, ada gap dalam kesadaran generasi muda: mereka hidup dalam era digital, jauh dari pengalaman langsung, sehingga mudah terjebak pada simplifikasi sejarah.
Dari sisi akademik, pendekatan micT-met (multidimensional critical thinking method) penting digunakan: mengkaji peristiwa dari dimensi politik, budaya, pendidikan, dan teknologi. Tujuan penulisan ini adalah menjawab tiga pertanyaan rekan media Ekpos dan Bedanews: nilai pembelajaran politik dari G30S PKI, relevansi filmnya, serta pesan strategis untuk generasi bangsa agar tragedi serupa tidak terulang. Mari kita eksplorasi satu-persatu:
Pertama: Nilai Pembelajaran Politik dari G30S PKI; Peristiwa G30S PKI memberikan sejumlah pelajaran politik yang krusial bagi bangsa: 1) pentingnya integritas nasional. Kerapuhan politik pada 1965 menunjukkan bagaimana konflik ideologi bisa menggerogoti keutuhan negara. Dari sini, bangsa belajar bahwa menjaga konsensus Pancasila sebagai dasar negara adalah syarat mutlak bagi stabilitas politik; 2) tragedi tersebut menegaskan urgensi kedaulatan institusi militer dan politik sipil. Ketika struktur komando dan kontrol negara terguncang, terjadi kekacauan yang membuka peluang bagi infiltrasi ideologi radikal. Pembelajaran ini relevan dalam konteks demokrasi modern: aparat negara harus netral, profesional, dan berfungsi untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu; 3) G30S PKI menunjukkan bahwa politik tanpa etika dan keadaban melahirkan kekerasan. Intrik, perebutan kekuasaan, dan konspirasi politik pada masa itu menimbulkan tragedi kemanusiaan yang panjang. Hal ini menegaskan perlunya pendidikan politik berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan; 4) peristiwa ini memberi peringatan bahwa disinformasi dan propaganda dapat membentuk persepsi publik. Narasi sejarah harus didekati secara kritis agar tidak terjadi manipulasi yang memecah belah bangsa.
Dengan demikian, G30S PKI adalah pengingat bahwa politik harus berlandaskan konsensus, integritas, etika, dan kewaspadaan terhadap infiltrasi ideologi destruktif.
Kedua: Relevansi Film G30S PKI di Era Digital; Pertanyaan tentang relevansi film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI menjadi penting karena generasi saat ini lebih akrab dengan narasi visual dan digital. Film karya Arifin C. Noer memang sarat dengan dramatikasi, tetapi fungsi utamanya adalah media edukasi politik visual.
Di satu sisi, film ini tetap relevan karena menjadi sumber refleksi kolektif. Tayangan ulang setiap tahun berfungsi menjaga memori bangsa agar tidak melupakan sejarah kelam yang pernah terjadi. Sebagai dokumen budaya, film ini memperkuat kesadaran bahwa persatuan nasional bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan harus diperjuangkan.
Namun, di sisi lain, relevansinya perlu ditinjau ulang. Generasi digital menuntut narasi multiperspektif. Jika hanya mengandalkan satu film, dikhawatirkan pesan sejarah menjadi monolitik dan tidak mendorong daya kritis. Oleh karena itu, film tetap perlu diputar, tetapi harus diimbangi dengan diskusi akademik, dokumenter baru, serta kurikulum pendidikan sejarah yang lebih objektif.
Selain itu, digitalisasi memberi peluang baru. Film tersebut bisa dihadirkan melalui platform streaming, dilengkapi augmented reality atau konten interaktif untuk membangkitkan daya nalar generasi Z. Dengan cara ini, peringatan tidak lagi sekadar nostalgia, melainkan menjadi pembelajaran sejarah yang transformatif.
Dengan demikian, film G30S PKI tetap relevan bukan sekadar tontonan, melainkan sebagai pemicu dialog, refleksi, dan pembelajaran kritis.
Ketiga: Pesan dan Langkah Strategis bagi Generasi Bangsa; Agar tragedi kelam serupa tidak terulang, ada beberapa pesan dan langkah strategis yang harus disampaikan kepada generasi bangsa.: 1) internalisasi nilai Pancasila. Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai kerangka etika dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila perlu dihidupkan kembali dengan metode partisipatif dan kontekstual; 2) penguatan literasi politik digital. Generasi muda hidup dalam arus informasi yang deras. Tanpa literasi politik dan digital, mereka mudah terjebak pada hoaks atau propaganda. Melalui kurikulum dan pelatihan, generasi Z perlu dibekali kemampuan kritis dalam menyaring informasi; 3) memperkuat ruang dialog lintas generasi. Generasi yang pernah mengalami langsung tragedi G30S PKI harus berbagi cerita kepada generasi kini. Keterbukaan pengalaman menjadi living history yang jauh lebih kuat dibanding sekadar teks; 4) menumbuhkan kesadaran kewaspadaan nasional. Generasi bangsa harus memahami bahwa ancaman ideologi radikal dan politik kekerasan masih mungkin muncul dengan wajah baru. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam menjaga persatuan bangsa menjadi langkah konkret. Dengan strategi ini, memori kelam 1965 tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi menjadi energi kolektif untuk membangun bangsa yang demokratis, adil, dan berkeadaban.
Dari ketiga pertanyaan media, dapat disimpulkan bahwa G30S PKI menyimpan pelajaran politik berharga: pentingnya integritas, etika, dan kewaspadaan ideologi. Filmnya masih relevan, tetapi perlu diperkaya dengan media baru agar generasi digital dapat belajar lebih kritis. Rekomendasinya: pemangku kepentingan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum sejarah interaktif, mendukung literasi digital, dan membangun forum lintas generasi untuk memastikan tragedi ini dipahami sebagai pelajaran, bukan sekadar tontonan.
Sejarah tidak boleh dilupakan, tetapi harus dipelajari dengan bijak. Peringatan G30S PKI, baik melalui film maupun refleksi akademik, adalah kesempatan untuk memperkuat jati diri bangsa. Generasi muda yang memahami sejarah dengan kritis akan menjadi benteng kokoh agar tragedi serupa tak terulang di masa depan. Wallahu A’lam.